Gubernur Jakarta Pramono Anung saat meninjau titik banjir di Tanggul Inspeksi Kali Ciliwung, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (8/7/2025). Foto: Nasywa Athifah/kumparan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku kaget dengan pengurusan proses perizinan di Jakarta yang lama. Salah satunya mengurus koefisien luas bangunan (KLB).
Izin KLB ini diperlukan untuk menaikkan tinggi bangunan atau gedung.
"Ada yang namanya koefesien luas bangunan, KLB. KLB ini adalah sumber malapetaka sebenarnya. Karena dulu orang untuk mengurus, menaikkan bangunannya, di Jakarta ini kan problem utamanya tanah. Untuk menaikkan gedungnya ada yang 12 tahun. Ada yang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun," beber politikus PDIP yang akrab disapa Pram dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (10/7).
Hadir dalam acara itu pimpinan KPK dan juga para kepala daerah se-Indonesia.
Pram kemudian menyampaikan, bahkan ada teman dia pemilik hotel dan gedung di Jakarta yang mengurus izin KLB tak kunjung selesai.
"Kebetulan ada PT Nusantara International, Hotel Pullman, Gedung Nusantara, ngurus KLB. Kebetulan pemiliknya teman saya. Saya tanya sama dia, sudah berapa lama kamu ngurus? 12 tahun. Hah? 12 tahun?," kisah Pram.
Pram lalu menyampaikan ke temannya itu, bagaimana bila mengurus perizinan mudah dan transparan. Pram tegas mensyaratkan transparansi.
"Mau nggak sama-sama transparan, terbuka, kita selesaiin 1 minggu? Kaget. Gimana caranya Pak Gub? Udah saya jamin kamu selesai 1 minggu. Tapi kamu bayar sesuai dengan apa yang dihitung di appraisal bersama-sama. Akhirnya keluar angka Rp480 miliar. Bayar. Dan sekarang dibayar. Padahal ini sudah 12 tahun. Sudah 12 tahun," beber dia.
Pram juga memanggil Sekda DKI untuk segera menyelesaikan urusan izin KLB. Jangan sampai persoalan mengurus izin bisa sampai bertahun-tahun.
"Saya panggil Pak Sekda, Pak Sekda kenapa ini kok lama banget? Saya pengen ini dibuat transparan, bisa nggak diselesaiin? Jangan begitu lama. Saya bilang juga di internal, walaupun saya nggak usah cerita lah. Saya minta semua dana off balance sheet. Bukan yang tercantum di APBD, tapi yang off balance sheet. Yang tidak tercantum. Dibuka semua," urai dia.
Transparansi adalah yang utama. Pram yang mengaku sudah selesai dengan dirinya sendiri ini menegaskan, dia meminta seluruh ASN di DKI transparan urusan perizinin. Termasuk soal KLB ini.
" Saya bilang di internal, sekarang semuanya transparan, harus selesai 15 hari. Kalau 15 nggak selesai, gubernur yang tanda tangan. Selesai. Kemarin udah diketok 15 hari. Bapak-bapak, ibu sekalian boleh tanya staff saya yang ada di belakang," tutup dia.
