Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/7). Kedatangannya itu untuk memberikan informasi terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.
Usai diperiksa, Fadlul menekankan bahwa pemberian informasi itu sebagai komitmen lembaganya dalam membantu lembaga antirasuah mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji tersebut.
"Hari ini, kami memberikan keterangan, informasi sebagai warga negara, tentu saja perwakilan dari badan pemerintah terkait dengan beberapa hal yang dimintakan oleh KPK," kata Fadlul kepada wartawan, Selasa (8/7).
"Jadi, kami sudah memberikan informasi dengan jelas, secara gamblang, mudah-mudahan ini bagian dari komitmen kami BPKH untuk bisa tetap ikut menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," ungkap dia.
KPK sudah 4 tahun di bawah kepemimpinan Firli Bahuri. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Namun, ia tak membeberkan lebih lanjut terkait informasi apa saja yang disampaikan kepada KPK dalam pemberian keterangan tersebut.
"Silakan nanti ditanya langsung sama tim Humas KPK, ya. KPK yang punya wewenang untuk memberikan informasi," ucap dia.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa status kedatangannya ke gedung dwiwarna adalah sebagai pihak yang memberikan keterangan.
"Hanya memberikan informasi. Belum ada [saksi dan tersangka], baru meminta keterangan, informasi," tuturnya.
Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo, mengkonfirmasi bahwa kedatangan Fadlul ke KPK untuk dimintai keterangan terkait kuota haji.
"Benar, dimintai keterangan terkait perkara kuota haji," kata Budi saat dikonfirmasi secara terpisah, Selasa (8/7).
Dalam tahap penyelidikan ini, KPK sebelumnya juga telah meminta keterangan ustaz Khalid Basalamah pada Senin (23/6) lalu. Budi mengungkapkan bahwa saat itu Khalid dimintai keterangannya ihwal pengelolaan penyelenggaraan haji di Indonesia.
Menurut Budi, saat ini pihaknya tengah berfokus mencari alat bukti untuk meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan.
KPK saat ini tengah menyelidiki dugaan korupsi kuota haji. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyebut penyelidikan yang dilakukan ini terkait pelaksanaan haji pada era sebelum Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar.
kumparan telah berupaya menghubungi mantan Menag, Yaqut Cholil Qoumas, terkait kasus ini. Namun hingga kini ia belum memberikan tanggapan.
Berdasarkan catatan kumparan, persoalan kuota haji ini pernah dilaporkan ke KPK beberapa waktu lalu.
Laporan tersebut dilayangkan oleh Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) pada (1/8/2024) lalu. Pihak yang dilaporkan adalah Menag saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, dan wakilnya, Saiful Rahmat Dasuki.
Menurut Ketua GAMBU Arya, Menag dan Wamenag ini telah mengurangi 8.400 kuota haji reguler dengan mengalihkannya ke kuota haji khusus.
Menurutnya, kuota haji yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, kuota haji khusus hanya memakan delapan persen kuota keseluruhan.
Ketika ditanya soal laporan itu, Yaqut hanya melempar senyum. Ia berkata tak elok berbicara mengenai hal itu di acara Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira), yang merupakan organisasi sayap dari Gerindra.
"Ini kita hormati acara partai, dong. Kita hormati acara Gekira," kata dia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (3/8/2024) lalu.
Yaqut mengatakan, lebih baik masalah itu ditanyakan di lain kesempatan. Ia kemudian melanjutkan berjalan meninggalkan awak media.
Respons BP Haji
kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf mengikuti RDP dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025). Foto: Youtube/ TVR ParlemenMenteri Agama Nasaruddin Umar (kanan) dana Kepala BP Haji Irfan Yusuf (kiri) di Jeddah, Arab Saudi, Kamis (3/7/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan
Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Muhammad Irfan Yusuf Hasyim alias Gus Irfan merespons soal KPK yang mulai mengusut kasus dugaan korupsi penyelenggaraan kuota ibadah haji di Indonesia.
Gus Irfan menegaskan, amanat dari Presiden Prabowo Subianto agar menjadikan proses pelaksanaan ibadah haji akuntabel dan transparan.
"Dan kita harus menerjemahkan dua kata itu ke dalam bentuk berbagai kebijakan kami," kata Gus Irfan di Kantor MUI Pusat, Jakarta Pusat, Kamis (19/6).
Gus Irfan mengatakan, saat ini pihaknya telah mengajak dari eks penyidik KPK ke dalam BP Haji untuk melaksanakan amanah Prabowo.
"Di BPH sekarang kami juga ada beberapa teman alumni KPK yang kita masukkan, ada teman dari Kejaksaan juga ada di BPH, ada teman dari Kepolisian juga masuk di BPH. Itu semua dalam rangka transparansi dan akuntabilitas," pungkas dia.
