Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Djaka Budhi Utama di Kantor Kemenkeu, Jumat (23/5/2023). Foto: Widya Islamiati/kumparan
Djaka Budhi Utama, yang baru saja dilantik menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), akan membidik pelabuhan gelap tempat penyelundupan impor.
Dengan latar belakang militernya, Djaka mengaku akan menggandeng TNI dan juga kepolisian dalam menegakkan aturan di Bea Cukai. Khususnya dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti penyelundupan.
Yang pasti kan banyak lubang-lubang, pelabuhan-pelabuhan gelap, yang mungkin perlu dikoordinasikan dengan teman-teman di TNI maupun kepolisian," ujar Djaka usai perdana mengikuti konferensi pers APBN KiTa, Jumat (23/5).
"Sehingga mungkin salah satu ininya adalah untuk memastikan tidak ada penyelundupan atau berkurangnya penyelundupan-penyelundupan. Sehingga penerimaan negara bisa sesuai dengan target," sambungnya.
Djaka mengatakan, dia diminta oleh Presiden Prabowo untuk mengawal agar penerimaan negara mencapai target. Hal ini yang mendasarinya ditunjuk menjadi salah satu pejabat Kemenkeu.
"Saya diperintahkan oleh Pak Prabowo untuk memastikan bahwa ataupun mengawal Bea Cukai, mengawal penerimaan negara sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah," tuturnya.
Meski demikian, dia masih memproses pengajuan pengunduran dirinya sebagai Letjen TNI. Surat pengunduran dirinya sudah diajukan sejak tanggal 2 Mei 2025.
Alasan Djaka Jadi Dirjen Bea Cukai
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal langkah Prabowo menunjuk sosok berlatar belakang militer sebagai Dirjen Bea Cukai Kemenkeu. Prasetyo memastikan Djaka sudah purnawirawan, meskipun tak menjelaskan per kapan ia pensiun dari TNI.
"Kenapa TNI? TNI adalah institusi kita. Gara-gara kita paling depan, coba lihat hasil survei. Lembaga yang paling dipercaya adalah TNI," jelas Prasetyo di Istana Negara, Jumat (23/5).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan
Prasetyo juga menjelaskan alasan Prabowo secara spesifik menempatkan mantan tentara untuk direktorat tersebut. Ia mengakui Ditjen Bea Cukai merupakan salah satu direktorat yang banyak masalah. Atas dasar itu, menurutnya, dibutuhkan sosok yang berani untuk memegang komando.
Prasetyo mencontohkan, banyak kasus penyelundupan, hingga masuknya barang-barang ilegal tanpa terpantau Bea Cukai.
"Nah ini kan masuknya melalui jalur Bea Cukai. Kemudian kita berdiskusi bahwa kita membutuhkan sosok yang memiliki kemampuan untuk berkoordinasi lintas wilayah, lintas instansi, lintas kementerian, karena jalur-jalur masuknya pos-pos Bea Cukai ini kan tersebar di seluruh wilayah Indonesia," tegasnya.
Dengan penertiban tersebut, diharapkan penerimaan negara dari bea dan cukai bisa semakin optimal sesuai dengan arahan Prabowo. "Kita memang sedang ingin bekerja keras meningkatkan pendapatan kita dengan penertiban-penertiban. Dengan mempermudah, menderegulasi sesuatu yang mempersulit kalau kita bicara misalnya dari sisi regulasi," ujarnya.
