Mar 27th 2024, 06:10, by Wisnu Prasetiyo, kumparanNEWS
Kepala BNPB Letjen Suharyanto pimpin rakor soal bantuan ke Palestina Dan Sudan Foto: Dok. BNPB
Indonesia bergerak cepat usai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) mengesahkan Resolusi 2728 Tahun 2024 tentang kesepakatan gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Rapat persiapan pengiriman bantuan sudah dilakukan.
Rapat dipimpin Kepala BNPB Letjen Suharyanto. Forum ini juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga lain.
"Rencana pengiriman bantuan kemanusiaan ini didasari pada situasi terkini bahwa masih ada 600 ribu warga Palestina di Gaza Utara yang kekurangan bantuan kebutuhan dasar karena akses pengiriman bantuan yang sangat sulit," kata Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari dalam keterangannya, Rabu (27/3).
Selain Palestina, Indonesia juga akan mengirim bantuan ke Sudan.
Rencananya, bantuan akan dikirimkan via jalur darat melewati Mesir sebagai jembatan penyambung antara Indonesia dengan Palestina dan Sudan.
Pengungsi Palestina mengumpulkan makanan yang disumbangkan oleh sebuah badan amal sebelum berbuka puasa, pada hari pertama bulan suci Ramadhan di Rafah, di Jalur Gaza selatan pada 11 Maret 2024. Foto: AFP
Selain pengiriman lewat jalur darat, Pemerintah juga memikirkan opsi pengiriman melalui jalur udara atau air drop bekerjasama dengan Kerajaan Yordania.
"Hal ini menjadi langkah antisipasi karena banyaknya hambatan pengiriman bantuan lewat darat. Adapun bentuk bantuan yang akan diberikan sesuai dengan daftar yang telah dibuat oleh Mesir dan Sudan," ujarnya.
Bantuan kemanusiaan ini akan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam pelaksanaannya nanti akan dibentuk satuan tugas yang terdiri dari BNPB, kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan dan TNI dalam mengawal bantuan kemanusiaan ini.
Dalam upaya pengumpulan bantuan kemanusiaan ini, BNPB siap menghimpun bantuan dari masyarakat maupun sumber non-pemerintah.
Sementara itu di Sudan juga terdapat msayarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya akibat konflik yang masih terus terjadi di Sudan.
