Ketua DPR Puan Maharani memberikan sambutan pada pembukaan Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan banyak hal dalam pelaksanaan haji tahun ini yang perlu dievaluasi lebih lanjut.
Hal ini merespons Nota Diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi di Jakarta terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025.
"Memang dalam pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang kita harus evaluasi. Banyak hal yang harus kita selesaikan dengan lebih baik sehingga pelaksanaan haji di tahun depan itu tidak akan terulang lain," kata Puan saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (25/6).
Puan mengatakan ia akan meminta laporan dari Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Adies Kadir, dan Saan Mustopa yang tahun ini berangkat ke Tanah Suci untuk mengawasi langsung pelaksanaan haji.
"Nanti, hari ini baru kita buka masa sidangnya. Kita akan mendapatkan laporan. Kebetulan ketiga pimpinan DPR ikut dalam haji tahun ini. Kita akan mendapatkan laporannya juga dari teman-teman dan Komisi VIII," kata Puan.
Komisi VIII DPR adalah komisi yang antara lain membidangi masalah agama, mitra Kementerian Agama.
Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menunaikan ibadah umrah di Masjidil Haram, Senin (10/2/2025). Foto: Dok Puan Maharani
Puan pun terbuka jika pada akhirnya laporan dari pimpinan DPR mengharuskan pembentukan Pansus Haji 2025.
"Setelah itu jika memang harus dilakukan pansus haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, kita DPR sesuai dengan mekanismenya akan melaksanakan pansus haji," pungkasnya.
Jemaah haji Indonesia bersiap menaiki bus selawat seusai menunaikan umrah wajib di Masjidil Haram di terminal Syib Amir, Makkah, Arab Saudi, Minggu (11/5/2025). Foto: Andika Wahyu/ANTARA FOTO
Nota diplomatik Kedubes Arab Saudi di Jakarta yang ditujukan ke Kemlu RI bocor ke publik akhir pekan ini. Dalam nota itu berisi evaluasi Saudi tentang jemaah haji dari Indonesia yang dikelola pemerintah.
Berbagai hal disoroti Saudi karena dinilai tak sesuai dengan regulasi yang disepakati, mulai input data jemaah, masalah penginapan, perpindahan jemaah dari Makkah ke Madinah, protokol kesehatan, hingga kematian jemaah haji global yang 50 persen di antaranya disumbang Indonesia.
Sebelumnya, Menag Nasaruddin Umar minta maaf atas kekurangan penyelenggaraan haji 2025, terutama di fase Armuzna. Ia sebut kepadatan lalu lintas jadi penyebab utama kendala. Menurutnya, pelaksanaan ibadah tetap berjalan lancar.
