Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjawab pertanyaan wartawan usai penandatanganan dan penyerahan Ranperda di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025). Foto: Nasywa Athifah/kumparan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Nahdiana terkait munculnya berbagai masalah terkait manipulasi domisili dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Salah satu yang menyoroti hal ini adalah Ketua DPR Puan Maharani.
"Tapi hari ini saya akan panggil Kepala Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti dan juga mendalami apa yang disampaikan tadi," kata Pramono di Kantor DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (18/6).
Ia mengaku belum tahu mendetail terkait permasalahan SPMB yang terjadi di Jakarta. Untuk itu perlu pendalaman.
"Teman-teman sekalian mohon maaf, saya tentunya belum mengetahui secara detail mengenai hal ini," ujar dia.
Puan Maharani saat peresmian pembukaan PUIC ke-19 di Jakarta, Rabu (14/5/2025). Foto: YouTube/Sekretariat Presiden
Sebelumnya, Puan Maharani menyoroti polemik Sistem Domisili selalu berulang setiap tahunnya. Menurutnya ini merupakan cerminan masih kurang maksimalnya sistem pendidikan nasional.
"Setiap tahun, masalahnya nyaris sama, antrean sejak subuh, sistem digital yang eror, data domisili yang dipertanyakan, hingga praktik pungutan liar yang kini bahkan diakui oleh kepala daerah," kata Puan Maharani, Rabu (17/6).
"Kondisi ini tidak bisa lagi dianggap sebagai gangguan musiman. Ini adalah krisis tata kelola yang dibiarkan rapuh selama bertahun-tahun," sambungnya.
Salah satu yang disorot Puan hal tersebut banyak terjadi di Jakarta. Masalah yang ramai dibahas adalah soal situs SPMB yang sulit diakses, jual beli kursi, hingga orang tua juga kesulitan mengikuti sistem yang diberlakukan.
Selain itu sempat ramai video antrean panjang di SMAN 8 Surabaya hingga ke jalanan.
Orang tua dan murid bahkan datang sejak dini hari untuk mengantre pin SPMB. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menyebutkan bahwa kasus tersebut telah selesai ditangani oleh pemerintah daerah setempat.
