Pekerja melintasi pelican crossing saat jam pulang kerja di Kawasan Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Senin (5/5/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Kementerian Ketenagakerjaan tengah memantau secara ketat perkembangan geopolitik global, khususnya konflik yang memanas antara Israel dan Iran serta keterlibatan Amerika Serikat.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai konflik ini berpotensi menekan sektor industri nasional yang berorientasi ekspor dan pada akhirnya bisa berdampak pada kondisi ketenagakerjaan dalam negeri.
"Jadi ini tentu harus kita monitor ya. Prediksi saya pribadi, ini tentu akan berdampak kepada industri-industri yang ekspor ke luar negeri. Karena tentu Bapak dan Ibu semua, teman-teman, kondisi geopolitik itu akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi secara global," ujar Yassierli kepada wartawan di kantornya, Selasa (24/6).
Kementerian Ketenagakerjaan, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema mitigasi untuk mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mungkin terjadi akibat ketegangan global ini. Salah satu andalan pemerintah adalah program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang mulai dimaksimalkan sejak awal 2025.
"Kita sudah punya JKP yang dari awal 2025 kita sudah pastikan agar teman-teman yang di PHK itu mendapatkan manfaat yang lebih. Di situ ada terkait dengan bantuan tunai, kemudian ada pelatihan, dan kemudian fasilitasi untuk lowongan kerja yang baru," jelas Yassierli.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan jajarannya di Kantor Kemnaker, Selasa (24/6/2025). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan
Ia menambahkan, Kemenaker juga aktif berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan di berbagai wilayah, serta menjalin komunikasi dengan lintas kementerian. Langkah ini dilakukan untuk memastikan respons pemerintah bersifat menyeluruh.
"Kemudian kita juga menjalin koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Wilayah, kita melakukan koordinasi, konsolidasi dan itu sudah rutin kita lakukan. Kami juga kemudian melakukan koordinasi dengan lintas Kementerian," katanya.
Data PHK Terkini Masih Divalidasi
Sementara itu, pemerintah mengakui belum bisa mempublikasikan data terkini soal jumlah PHK hingga Juni 2025. Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, proses validasi masih dilakukan agar data yang disampaikan benar-benar akurat.
"Sekitar 30.000-an per akhir Mei sampai minggu pertama Juni," ungkap Indah.
Pemerintah kini memusatkan pengumpulan data PHK di Pusdatik dan Barenbang agar tidak terjadi selisih antara data dinas dan klaim JKP. "Ya karena sekarang kan supaya data itu lebih valid, maka dipusatkan di Pusdatik, di Barenbang. Karena untuk dilihat antara data real dari dinas dengan klaim JKP, harus di-validasi dulu. Supaya benar-benar memberikan informasi yang akurat," tambahnya.
Ia belum bisa memastikan provinsi dan sektor mana yang paling banyak mengalami PHK. "Nanti kita lihat," jawabnya singkat ketika ditanya media.
Satgas PHK Masih dalam Proses
Terkait rencana pembentukan Satgas PHK dan Dewan Buruh yang sempat diwacanakan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Menteri Yassierli menyebut proses masih dalam tahap koordinasi lintas lembaga. Ia meluruskan informasi yang menyebut Satgas sudah di tangan Presiden.
"Satgas PHK sekali lagi, ini kan saya sampaikan bahwa kita ingin Satgas itu dari hulu ke hilir. Jadi dari segi draf regulasi itu kita sudah siapkan dan kita masih koordinasi dengan Setneg, bukan di tangan Presiden, kita masih koordinasi dengan Setneg," tegasnya.
Pemerintah berharap dengan adanya grand design mitigasi PHK serta instrumen-instrumen pengaman seperti JKP dan Satgas, dampak dari gejolak geopolitik dunia tidak sampai memukul keras pasar kerja nasional.
"Tindakan apa yang kita lakukan ya sama, kita sudah punya grand design untuk mitigasi PHK, bagaimana kemudian program-program yang sifatnya spesifik," pungkas Yassierli.
