Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, bicara soal permintaan keterangan terhadap Ustaz Khalid Basalamah dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. Ia menegaskan, kehadiran Ustaz Khalid sangat membantu jalannya proses penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.
"Ya, Saudara Khalid Basalamah diundang untuk dimintai keterangannya dan yang bersangkutan kooperatif memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh tim. Tentu ini sangat membantu dalam proses penanganan perkara terkait dengan kuota haji ini," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (26/6).
Budi juga mengapresiasi respons publik yang cukup besar terhadap penanganan perkara ini. Menurutnya, isu kuota haji sangat dekat dengan masyarakat sehingga wajar bila perhatian terhadap kasus ini tinggi.
"Dalam perkara ini kami melihat dukungan publik yang cukup besar karena memang perkara terkait dengan kuota haji ini isunya dekat dengan masyarakat. Dan tentu penanganan perkara ini menjadi momentum kita bersama untuk melakukan upaya-upaya perbaikan ke depan," ujar Budi.
KPK meminta keterangan ustaz Khalid Basalamah pada Senin (23/6). Dia dimintai keterangannya terkait penyelidikan perkara dugaan korupsi kuota haji yang saat ini diusut KPK.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan terkait hasil lelang gratifikasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/5/2025). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO
Budi mengatakan, Khalid dimintai keterangannya soal pengelolaan penyelenggaraan haji di Indonesia.
"Yang didalami terkait dengan pengetahuannya, terkait dengan pengelolaan ibadah haji begitu," ujar Budi.
Menurut Budi, saat ini KPK tengah berfokus mencari alat bukti untuk meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan.
"Saat ini perkara tersebut belum naik di tahap penyidikan, tapi KPK berkomitmen untuk terus mendalami, menelusuri setiap informasi yang dibutuhkan dan berkomitmen untuk segera menaikkan perkara ini ke tahap berikutnya," jelasnya.
Dugaan Korupsi Kuota Haji
Ilustrasi KPK. Foto: Shutterstock
KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi kuota haji. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyebut penyelidikan yang dilakukan ini terkait pelaksanaan haji pada era sebelum Menag Nasaruddin Umar.
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan bahwa kasus ini terjadi pada periode 2023-2024.
"Sementara, itu (periode 2023-2024), karena mungkin ya informasi awal dapatnya itu. Tapi, kemudian dari hasil proses permintaan keterangan, kemudian pendalaman terhadap dokumen, bukti-bukti yang lain, ada potensi yang lain ya bisa saja. Tapi kan namanya tempus itu harus dipastikan karena tempus itu nanti dikaitkan dengan surat perintahnya," ujar dia.
Di periode 2023-2024, Menteri Agama yang menjabat adalah Yaqut Cholil Qoumas. Ketika ditanya apakah akan memanggil Yaqut, Setyo enggak berkomentar lebih detail.
"Ya itu relatif, semuanya tergantung hasil pemeriksaan nanti seperti apa," kata Setyo.
Belum banyak yang diketahui dari perkara ini. kumparan sudah mencoba meminta tanggapan dari Yaqut, tetapi belum ada jawaban.
Persoalan kuota haji ini pernah dilaporkan ke KPK beberapa waktu lalu. Laporan tersebut dilayangkan oleh Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) pada (1/8/2024) lalu. Pihak yang dilaporkan adalah Menag saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, dan wakilnya, Saiful Rahmat Dasuki.
Menurut Ketua GAMBU Arya, Menag dan Wamenag ini telah mengurangi 8.400 kuota haji reguler dengan mengalihkannya ke kuota haji khusus.
Menurutnya, kuota haji yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, kuota haji khusus hanya memakan delapan persen kuota keseluruhan.
Ketika ditanya soal laporan itu, Yaqut hanya melempar senyum. Ia berkata tak elok berbicara mengenai hal itu di acara Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira), yang merupakan organisasi sayap dari Gerindra.
"Ini kita hormati acara partai, dong. Kita hormati acara Gekira," kata dia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (3/8/2024).
Yaqut mengatakan, lebih baik masalah itu ditanyakan di lain kesempatan. Ia kemudian melanjutkan berjalan meninggalkan awak media.
Respons BP Haji
kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf mengikuti RDP dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025). Foto: Youtube/ TVR Parlemen
Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Muhammad Irfan Yusuf Hasyim alias Gus Irfan merespons soal KPK yang mulai mengusut kasus dugaan korupsi penyelenggaraan kuota ibadah haji di Indonesia.
Gus Irfan menegaskan, amanat dari Presiden Prabowo Subianto agar menjadikan proses pelaksanaan ibadah haji akuntabel dan transparan.
"Dan kita harus menerjemahkan dua kata itu ke dalam bentuk berbagai kebijakan kami," kata Gus Irfan di Kantor MUI Pusat, Jakarta Pusat, Kamis (19/6).
Gus Irfan mengatakan, saat ini pihaknya telah mengajak dari eks penyidik KPK ke dalam BP Haji untuk melaksanakan amanah Prabowo.
"Di BPH sekarang kami juga ada beberapa teman alumni KPK yang kita masukkan, ada teman dari Kejaksaan juga ada di BPH, ada teman dari Kepolisian juga masuk di BPH. Itu semua dalam rangka transparansi dan akuntabilitas," ucap dia.
