Mantan Penjabat Wali Kota Pontianak, Edi Suryanto, bercerita dirinya sempat dikira intel saat baru menjabat. Ia dicurigai sebagai intel karena berasal dari KPK.
Hal ini ia ceritakan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/6). Katanya, sesampainya di Pontianak, ia dikira mau memata-matai anggota DPRD hingga tokoh masyarakat.
"2 orang 1 tokoh masyarakat, 1 adalah unsur pimpinan DPRD Pontianak, sama bahasanya 'ini ngapain pemerintah pusat nyuruh orang KPK, mau mematai-matai kami ya?'. Gitu bahasanya," cerita dia.
Namun, masalah itu tak berlangsung lama katanya. Malamnya, mantan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK itu langsung bertemu dengan seluruh jajaran DPRD.
"Di situ karena ada unsur pimpinan DPRD, sekalian ketemu, malamnya langsung ketemu saya, ketemu dengan seluruh jajaran DPRD," ucapnya.
"Malamnya saya temui sekalian kenalan, sekaligus saya sampaikan, 'pak, masa sih KPK itu kayak mengirim intel melayu' saya bilang. 'Apa pak maksudnya?' 'Intel melayu datang pakai jaket jeans terus pistolnya di tongolin, namanya intel ditongolin. Kalau di film-film kan gitu," tandasnya.
Selain cerita Edi, Pj kepala daerah lainnya yang dikirimkan KPK juga bercerita tentang dinamika di daerahnya.
Pj Bupati Bangka Cerita Kelimpungan Urus PSU
Di kesempatan yang sama, mantan Pj Bupati Bangka, Isnaini, bercerita tentang permasalahannya mengurus pemilihan suara ulang (PSU) Pilkada Bangka 2024. Katanya, tantangan ini ia temui karena pemerintah Kabupaten Bangka tak menyiapkan anggaran untuk PSU.
"Kabupaten Bangka itu yang menang adalah kotak kosong. Dengan komposisi 57 sekian persen kotak kosong, kemudian 42 sekian persen itu adalah petahana," ujarnya.
"Teman-teman Kabupaten Bangka tidak antisipasi kemenangan kotak kosong itu, sehingga di penganggaran tahun 2025 mereka sama sekali tidak menganggarkan untuk pembiayaan pilkada ulang," sambungnya.
Pada saat ia pertama menginjakkan kaki di Kabupaten Bangka 13 Januari lalu, ia pun langsung mencari langkah mitigasi. Dalam waktu singkat, eks Direktur Keuangan Sekretariat Jenderal KPK itu pun langsung memutuskan untuk memotong anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Akhirnya saya kumpulkan seluruh tim anggaran kepala daerah, saya bilang gini 'kita dalan waktu seminggu harus bisa melihat berapa anggaran yang bisa kita dapatkan untuk penyelenggaraan pilkada ulang'," ucapnya.
"Saya sebagai Pj, strateginya bagaimana nanti kalau seluruh OPD itu dipotong anggarannya, mereka tidak protes. Jadi strategi saya adalah saya bilang yang pertama kali yang dipotong adalah anggaran Bupati sendiri," tandasnya.
Pj Bupati Ciamis Temukan Banyak Korupsi di Desa
Mantan Direktur Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat KPK, Budi Waluya, juga ditunjuk jadi Pj Bupati Ciamis pada November 2024. Kini, ia tak lagi menjadi Pj Bupati di sana usai Bupati baru sudah dilantik pada Februari lalu.
Dalam masa singkatnya menjadi Pj Bupati itu, ia menemukan masih banyaknya praktik korupsi di desa-desa.
"Kemudian yang kita lihat dari hasil audit inspektorat daerah itu, di desa banyak yang terkait banyak yang potensi menjadi kasus. Selama ini temuan-temuan inspektorat mungkin banyak yang terkait pengembalian dulu. Mereka lebih mengutamakan pengembalian," ucapnya.
Ia pun bercerita, katanya, di Ciamis, ada Kepala Desa yang diberhentikan karena terkenal suka menggelapkan dana desa. Masyarakat desa itu tak lagi percaya olehnya.
"Tetapi ada juga kepala desa yang diberhentikan juga karena memamg masyarakat tidak menginginkan lagi karena mungkin masyarakat itu salah satunya selain dari perilaku, ada terkait penggelapan uang sehingga masyarakat tidak percaya lagi," tandasnya.
