Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/4/2025). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Indonesia tercatat sebagai pemegang saham ketiga terbesar di Islamic Development Bank (IsDB), lembaga keuangan multilateral yang fokus pada pembangunan ekonomi negara-negara Islam.
Bendahara negara itu menyebut, pencapaian sebagai pemegang saham besar memang penting. Namun belum cukup mencerminkan peran strategis Indonesia dalam ekosistem keuangan syariah global.
"Saya sebagai Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) waktu itu diminta oleh Pak Wapres, Pak Kiai Ma'ruf Amin, dan Bapak Presiden Jokowi waktu itu agar Indonesia menaikkan peranannya di dalam Islamic Development Bank. Sehingga Indonesia hari ini menjadi shareholder nomor tiga tertinggi dari Islamic Development Bank. Tapi itu merupakan bagian yang paling mudah menaikkan shareholder karena adalah semata-mata bagaimana kita kontribusi terhadap ekuitas Islamic Development Bank," ujarnya dalam Saresehan dan Muktamar IAEI, Kamis (15/5).
Sri Mulyani menyebut, tantangan yang lebih besar justru berada di sisi sumber daya manusia. Meski Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tidak ada satu pun warga negara Indonesia yang menduduki posisi Vice President di IsDB.
Bahkan di level senior manajemen profesional, belum ada sosok dari Indonesia yang menonjol. Sri Mulyani menyebut hal ini sebagai ironi sekaligus pekerjaan rumah besar bagi bangsa.
"Yang paling sulit seperti kami laporkan kepada Pak Kiai Ma'ruf Amin adalah SDM-nya. Tidak ada satu pun Vice President dari Islamic Development Bank dari Indonesia yang merupakan negara muslim terbesar di dunia. Tidak ada di dalam senior management profesional yang menonjol," katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani hadiri Pertemuan Tahunan (Annual Meeting) Islamic Development Bank (IsDB) 2022 di Mesir. Foto: Instagram/@smindrawati
Menurut Menkeu, persoalannya tidak semata-mata soal kemampuan teknis atau religiusitas, melainkan juga berkaitan dengan kompetensi, kemampuan berbahasa Arab, dan networking di tingkat internasional.
Tantangan ini semakin terasa ketika melihat posisi-posisi strategis diisi oleh wakil dari negara lain yang juga mayoritas muslim namun lebih aktif secara diplomatik, seperti Pakistan, India, bahkan Nigeria.
Ia juga menyinggung posisi Vice President bisa diraih oleh negara lain meskipun tidak menguasai bahasa Arab, seperti sahabatnya yang berasal dari Nigeria. Hal ini menjadi refleksi penting bahwa faktor konektivitas, profesionalisme, dan keberanian untuk tampil di panggung internasional turut menentukan.
"Saya yakin teman saya Muhtar (dari Nigeria) itu tidak bisa bahasa Arab. Tapi dia bisa menduduki itu," ujarnya.
Menurut Sri Mulyani, kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi sekaligus cambuk bagi Indonesia. Tidak cukup hanya kuat secara modal atau menjadi kontributor finansial, Indonesia juga perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia, membangun jaringan internasional, dan mempersiapkan kader-kader profesional ekonomi syariah yang bisa tampil di level global.
Sri Mulyani mengajak para pemangku kepentingan untuk melihat realitas ini sebagai momentum meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat positioning Indonesia dalam arsitektur keuangan Islam internasional.
