Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan
Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi merespons maraknya aksi premanisme oleh kelompok yang kerap disebut ormas, salah satunya kasus penyitaan lahan BMKG di Tangsel. Ia menegaskan pentingnya pelurusan istilah.
"Teman-teman, kita samakan istilahnya. Jangan mudah menggunakan istilah ormas. Karena ormas itu banyak, teman-teman. Jadi ormas itu, kalau kalian bergabung di PWI, PWI itu ormas. Kalau kalian bergabung di AJI, itu juga ormas. Nahdlatul Ulama, ormas. Muhammadiyah, ormas. Apa lagi, sebut saja. Jadi, banyak," kata Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/5).
Menurut Hasan, pemerintah justru menaruh perhatian serius pada tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori premanisme, baik dilakukan oleh individu, kelompok, maupun organisasi.
"Yang mau diatasi oleh pemerintah itu adalah premanisme. Tindakan-tindakan premanisme. Baik premanismenya individual, berkelompok, maupun organisasi," lanjutnya.
Plang milik BMKG dan plang penyelidikan Polda Metro Jaya di lahan BMKG, Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, Banten, Minggu (25/5/2025). Foto: Rayyan Farhansyah/kumparan
Hasan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberi arahan langsung kepada aparat penegak hukum untuk menangani praktik-praktik premanisme secara cepat dan tegas. Hal ini dianggap penting karena premanisme dinilai dapat mengganggu iklim investasi dan pertumbuhan usaha di Indonesia.
"Arahan Presiden adalah premanisme ini harus diatasi sesegera mungkin karena mengganggu iklim usaha. Banyak sekali investor-investor yang mau masuk ke Indonesia, kemudian berpikir ulang, atau kemudian merasa kesulitan karena ada tindakan-tindakan premanisme seperti ini," pungkasnya.
