Apr 18th 2024, 10:28, by Sinar Utami, kumparanBISNIS
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di kediaman KSP Moeldoko, Jakarta, Minggu (12/3). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Pemerintah telah menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa menjelaskan dalam agenda pembangunan pemerintah ini ada 5 agenda utama.
Agenda utama tersebut terdiri dari transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, dan agenda kelima adalah ketahanan sosial budaya dan ekologi.
"Arahan Presiden untuk RKP tahun anggaran 2025, dan juga untuk kebijakan fiskal yang akan datang. Kedua hal tersebut dioptimalkan agar jadi jembatan menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi atau memprioritaskan program-program Presiden terpilih hasil pemilihan umum Presiden di tahun 2024," kata Suharso dalam Rakor Pembangunan Pusat 2024, Kamis (18/4).
Rencana awal RKP tahun 2025 ini telah selesai pada Maret 2024, dan nantinya akan diintegrasikan dengan visi misi dan program Presiden Indonesia terpilih, di mana proses integrasi ini berlangsung hingga Juni 2024, sampai akhirnya ditetapkan dalam Perpres RKP tahun 2025 pada Juni 2024 nanti.
Paling Banyak untuk Supermasi Hukum Rp 282,2 Triliun
Prabowo dan Gibran hadiri buka puasa bersama Partai Golkar. Foto: Erlangga Bregas Prakoso/ANTARA FOTO
Dalam rencana awal RKP 2025 ini juga telah ditetapkan alokasi pendanaan untuk setiap agenda utama pembangunan pemerintah tahun 2025. Untuk agenda transformasi sosial dengan indikasi pendanaan sebesar Rp 266,7 triliun, agenda transformasi ekonomi sebesar Rp 74,2 triliun.
Selanjutnya untuk agenda transformasi dan tata kelola sebesar Rp 1,7 triliun, untuk agenda supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia sebesar Rp 282,2 triliun, dan agenda pembangunan kelima, ketahanan sosial budaya dan ekologi sebesar Rp 101,9 triliun.
"Pendanaan agenda pembangunan ini tidak hanya bersumber belanja kementerian/lembaga, tapi diintegrasikan dari sumber pendanaan lain termasuk investasi swasta, BUMN, KPBU, dan dana transfer daerah," ujarnya.
Suharso menambahkan, penyusunan RKP 2025 ini menurutnya sangat strategis karena bertepatan pada masa transisi pemerintah untuk melanjutkan estafet pembangunan bangsa. Selain itu dia bilang RKP ini disusun dengan pendekatan teknokratik yang juga menjabarkan rencana akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045.
"Dan RKP ini disesuaikan dengan visi misi dan program Presiden terpilih yang pada gilirannya nanti akan dituangkan dalam Perpres RKP 2025, dan selanjutnya akan menjadi landasan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2025," tegas dia.
