Apr 3rd 2024, 07:30, by Sinar Utami, kumparanBISNIS
Fasilitas batching plant SIG di IKN untuk mendukung pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Foto: Dok. Semen Indonesia
Proyek kereta cepat yang digarap perusahaan asal Brunei, Brunergy Utama, bernama Trans-Borneo rencananya akan melintasi Malaysia hingga Indonesia termasuk kawasan IKN Nusantara.
Dikutip dari Nikkei Asia, kereta cepat ini akan membentang sepanjang 1.620 kilometer dari sisi barat ke sisi timur Kalimantan, melintasi tiga negara Asia Tenggara.
Tahap pertama akan menghubungkan Pontianak, ibu kota provinsi Kalimantan Barat di Indonesia, dengan Kuching dan Kota Kinabalu, ibu kota negara bagian Sarawak dan Sabah di Malaysia, dan distrik Tutong di Brunei-serta wilayah barat dan pantai utara pulau itu.
Tahap kedua, kereta cepat akan dibangun ke arah selatan yang menghubungkan Tutong dengan provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur di Indonesia, termasuk kota Samarinda dan Balikpapan.
"(Kalimantan) yang nantinya akan menjadi ibu kota Indonesia di masa depan, Nusantara," tulis Brunergy Utama dikutip dari Nikkei Asia, Selasa (2/4).
Kereta Cepat relasi Jakarta-Bandung (KCJB). Foto: Dok. KCIC
Proyek ini juga akan membangun empat terminal yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta berkecepatan tinggi bersama dengan total 24 stasiun. Kereta inu direncanakan melaju dengan kecepatan hingga 350 kilometer per jam.
Adapun total nilai proyek diperkirakan mencapai USD 70 miliar atau lebih dari Rp 1.100 triliun. Meski begitu, belum ada kejelasan partisipasi dari Malaysia dan Indonesia dalam proyek ini.
Tanggapan Indonesia dan Malaysia
Dikonfirmasi terkait proyek tersebut, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyebutkan pemerintah Indonesia belum dilibatkan dalam pembahasannya.
"Belum ada tindak lanjut mengenai masalah ini, terutama yang melibatkan kementerian," kata Adita.
Di sisi lain, seorang pejabat pemerintah daerah di Kalimantan Utara mengatakan kepada Nikkei Asia, sudah ada beberapa diskusi mengenai proyek tersebut dengan Brunei, namun Indonesia belum berkomitmen terhadap apa pun.
Staf Khusus Kementrian Perhubungan, Adita Irawati, saat mendampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Stasiun Kejaksan Cirebon, Sabtu (9/3/2024). Foto: Panji Asmara/kumparan
Sementara itu, Kepala Menteri Negara Bagian Sabah Hajiji Noor memuji usulan mega proyek kereta api tersebut dan mengatakan transportasi masa depan ini bisa menjadi katalis ekonomi di wilayah Kalimantan.
Dia menilai jika proyek ini terwujud, akan memfasilitasi perdagangan di Asia Tenggara, mendorong pertumbuhan industri di daerah perbatasan, meningkatkan pariwisata di wilayah Kalimantan, dan meningkatkan konektivitas antar masyarakat.
Sebelumnya, menurut berita Malaysia Free Malaysia Today, Menteri Pekerjaan Umum Malaysia Alexander Nanta Linggi pada November tahun lalu mengatakan kementeriannya telah menerima proposal awal mengenai proyek tersebut. Pemerintah federal telah menyetujui alokasi anggaran khusus untuk melakukan studi kelayakan pada rute di Sabah dan Sarawak.
Namun, Perdana Menteri Sarawak Abang Johari Openg mengatakan pemerintah negara bagian Sarawak belum secara resmi didekati oleh perusahaan yang berbasis di Brunei untuk memulai proyek tersebut.
Sementara Menteri Komunikasi dan Transportasi Brunei Shamhary Mustapha mengatakan usulan tersebut belum dibahas secara resmi di tingkat pemerintah.
