Mar 29th 2024, 10:32, by Ahmad Romadoni, kumparanNEWS
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy di program Info A1 kumparan. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Nasib PPP di Pileg 2024 kini di titik nadir. PPP harus berjuang di Mahkamah Konstitusi untuk memperpanjang asa bisa lolos ke parlemen, sebab suaranya tahun ini hanya 3,8% — di bawah parliamentary threshold (PT) 4%.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP M. Romahurmuziy mengatakan, salah satu penyebab utama PPP tak dapat suara banyak karena gempuran politik uang di berbagai daerah.
"Betul," tegas Romy dalam talkshow Info A1 kumparan, Jumat (29/3).
"Dan itu menyedihkan betul karena besok pemimpin-pemimpin kita yang duduk, lihat wajahnya itu, betul-betul karena uang. Bahkan ada yang keluar Rp 50 miliar di salah satu dapil. Saya khawatir antrean makin panjang yang masuk itu karena ngeri angkanya enggak masuk akal," jelas dia.
Romy bercerita, satu orang caleg DPRD kabupaten di sebuah dapil mengeluarkan Rp 1 miliar. Lalu, caleg DPR provinsi di Kalimantan Timur bahkan harus mengeluarkan Rp 12 miliar selama kampanye.
"Gimana balikinnya itu. Kalau DPR kabupaten, take home pay itu sekitar Rp 40 [juta]-Rp 50 [juta] masuk akal setahun setengah kembali, tapi puasa, ya. Kalau DPR RI, kita pernah di DPR, tahu enggak akan balik itu duit," tutur Romy yang menjadi anggota DPR periode 2009–2014 dan 2014–2019 ini.
PPP gelar Harlah di Makassar tanpa dihadiri Presiden Jokowi. Foto: Dok. Istimewa
Soal logistik, muncul pertanyaan lain, apakah Plt Ketum PPP Mardiono dan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno tidak turun tangan sehingga dukungan bagi caleg juga tidak kuat? Soal ini, Romy punya jawaban sendiri.
"Uang triliun kan uang pribadi, tidak semua dikonversi ke politik. Minimal zakat 2,5% itu angka maksimal, itu pun tidak ditumpahkan ke PPP semua, ditumpahkan ke tempat-tempat lain juga," kata Romy.
Jadi memang saya bisa pastikan, memang kemarin suara kita menjadi kritis seperti hari ini karena jumlah logistik yang sangat minimal dan itu confirm di pertarungan lapangan itu yang terjadi," lanjut Romy.
Romy mencontohkan, insentif untuk caleg PPP di satu dapil Rp 1 miliar. Bila dibandingkan dengan partai lain ada yang mengeluarkan Rp 15 miliar sampai Rp 20 miliar.
"Jadi memang itu yang terjadi ini riil, saya tidak mau tutup-tutupi. Buat saya ini yang harus diketahui masyarakat wong yang nerima masyarakat juga," kata dia.
"Caleg kita memang bukan orang-orang punya latar belakang pengusaha. Walaupun iya, bukan pengusaha besar gitu. Jadi ya memang tidak bisa, bukan kita tidak ada modal, caleg kita keluar Rp 2 miliar, Rp 3 miliar keluar, cuma untuk RI itu enggak ada apa-apanya," jelas dia.
Romy lalu mencontohkan bagaimana politik uang itu begitu memegang peran penting dalam kesuksesan di Pemilu 2024 ini. Romy mendapat cerita ada seorang pengusaha rokok maju di dapil Jepara.
Sang caleg mengeluarkan Rp 10 miliar. Dia lalu menyiapkan 200 ribu amplop untuk dibagikan. Saat pemilu digelar, suara yang didapat hanya 20 ribu atau 10% dari amplop yang dikeluarkan.
Dulu teori saya kan 1/3. Keluar 300 ribu amplop, dapat 100 ribu suara. Sekarang gitu malah lebih parah lagi, mengalami inflasi 10%," kata Romy.
