PKB Yakin Hak Angket Pemilu Akan Terus Bergulir di DPR dan Banyak Dukungan

Ketua DPP PKB, Yanuar Prihatin, yakin bahwa hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir di DPR. Bahkan, ia optimistis akan mendapat lebih banyak dukungan.

"Proses hak angket akan terus bergulir di DPR. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan hak angket ini akan mendapat dukungan lebih banyak lagi," kata Yanuar, Selasa (26/3).

Selain PDIP, PKB, PKS dan NasDem, Yanuar mengatakan hak angket sangat terbuka untuk didukung oleh fraksi-fraksi lainnya di DPR.

Hal ini terjadi karena terdapat kesamaan pandangan tentang pentingnya hak angket untuk meluruskan simpang siur penyelenggaraan pemilu 2024.

Dia menilai, pasca-Pemilu 2024, setiap partai politik mulai menghitung eksistensinya masing-masing dalam pemerintahan yang baru.

Ia menjelaskan, semua punya kepentingan soal hak angket. Artinya, setiap parpol bisa mengambil sisi tertentu dari hak angket untuk kepentingannya masing-masing.

"Gerindra, misalnya, sangat membutuhkan legitimasi yang lebih kuat lagi untuk kepemimpinan Prabowo-Gibran jika sudah dilantik sebagai pemenang pilpres. Mereka tentu berkeinginan agar Prabowo Subianto bisa lebih kuat dan mandiri dalam mengambil keputusan sebagai presiden, tidak dibayang-bayangi oleh sosok Jokowi terus menerus," ucap Yanuar.

Begitupun dengan Partai Golkar, Partai Demokrat, dan juga PAN. Golkar, kata Yanuar, bisa mengambil manfaat dari hak angket untuk kepentingan konsolidasi partainya ke dalam secara bebas.

"Dengan tambahan kursi di DPR yang signifikan, dukungan Golkar kepada hak angket akan menambah daya tawarnya dalam bernegosiasi dengan Prabowo dan bahkan dengan Jokowi sendiri," terang dia.

Sementara Partai Demokrat, Yanuar menilai partai itu membutuhkan "power" yang lebih kuat untuk lebih diperhitungkan dalam konstelasi pasca pilpres.

"Apalagi PAN sangat membutuhkan suatu keadaan di mana partai ini ingin lebih bebas, mandiri dan leluasa dalam berkiprah ke depan," imbuhnya.

Lebih jauh, Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menjelaskan, hak angket akan menjadi titik temu untuk berbagai cara pandang dan bahkan kepentingan yang berbeda-beda.

"Sehingga boleh jadi hak angket bisa akan terkait juga dengan pileg, bukan sekadar pilpres. Dalam situasi ini mungkin saja akan ada kompromi antar fraksi soal pilihan isu yang akan diselidiki," tandas Yanuar.