Ketua UKK Kardiologi IDAI Dr Rizky Adriansyah. Foto: Nabilla Fatiara/kumparan
Bayi yang lahir dengan kelainan bawaan membuatnya harus mendapat penanganan intensif sejak dini. Mengingat kondisinya, banyak orang tua yang harus mengeluarkan banyak biaya untuk pengobatan, tindakan, hingga obat-obatan lainnya. Belum lagi ditambah perawatan lanjutan yang secara keseluruhan mungkin dapat membebani keuangan keluarga.
Salah satu kelainan bawaan yang banyak terjadi di Indonesia adalah penyakit jantung bawaan (PJB). Data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menunjukkan, setiap tahunnya terdapat 50 ribu bayi lahir dengan kondisi penyakit jantung bawaan.
Bayi dengan penyakit jantung bawaan perlu dilakukan serangkaian pemeriksaan diagnostik secara rutin, dan belum lagi menghadapi permasalahan seperti berat badan lahir rendah dan rentan mengalami berbagai macam penyakit lainnya. Kondisi inilah yang membuat tidak sedikit biaya dikeluarkan untuk memastikan perawatan si kecil berjalan dengan baik.
Rata-rata, orang tua dari pasien PJB memanfaatkan BPJS untuk pengobatannya.
"Boleh saya katakan 99 persen kasus dengan penyakit jantung bawaan ini [ditangani] dengan layanan BPJS Kesehatan," tutur Ketua UKK Kardiologi IDAI, Dr. Rizky Adriansyah, Sp.A(K), dalam konferensi pers di Gedung IDAI, Jakarta Pusat, Rabu (21/5).
Menurut Dr. Rizky, umumnya asuransi swasta tidak mencakup penyakit yang merupakan kelainan bawaan. Meski sebenarnya, tingkat keberhasilan tindakan PJB sangat baik. Jadi, satu-satunya asuransi yang menerima tindakan PJB hanyalah BPJS Kesehatan.
Berapa Sih, Umumnya Biaya Intervensi Penyakit Jantung Bawaan?
Anda mungkin akan bertanya-tanya, memangnya berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk sekali tindakan intervensi penyakit jantung bawaan pada anak?
"Kalau yang intervensi non-bedah paling kecil itu Rp 80 juta, yang bedah bisa sampai Rp 300 juta dicover sama BPJS kesehatan. Jadi kita bersyukur sebenarnya dengan BPJS kesehatan ini," tutur Dr. Rizky.
Dengan biaya tindakan seperti yang disebutkan, Dr. Rizky mengungkapkan biayanya lebih rendah dibandingkan beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia yang bisa mencapai Rp 300-400 juta, yang belum lagi ditambah biaya-biaya non-medis lainnya.
Meski pasien bisa mendapat layanan secara cuma-cuma, Dr. Rizky memastikan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya tetap berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik, dan tidak memikirkan untung rugi.
"Tentunya kita berharap ada partisipasi juga dari bukan hanya BPJS, mungkin dari pada donatur dan lainnya untuk bisa membantu kasus-kasus yang mungkin dari sisi pembiayaan BPJS masih kurang," tutup dia.
