Relawan Alap-Alap Jokowi (AAJ) melaporkan empat orang ke Polrestabes Semarang terkait tuduhan ijazah palsu. Foto: Intan Alliva Khansa/kumparan
Relawan Alap-Alap Jokowi (AAJ) melaporkan empat orang ke Polrestabes Semarang terkait tuduhan ijazah palsu. Empat orang itu yakni Roy Suryo, Rismon, dr Tifa, dan Rizal Fadillah.
"Ada RS dua orang, ada wanita satu, kemudian RF, terkait tuduhan ijazah palsu, kan sudah hasutan ya, menghasut, menghina, mencemarkan nama baik dan sudah ramai. Kemungkinan teman-teman tahu, hampir seluruh masyarakat Indonesia, di media sosial sudah beredar," ujar Wakil Sekretaris Jenderal AAJ, Ngatno, di Polrestabes Semarang, Rabu (30/4).
Ia mengatakan, langkah ini ditempuh lantaran orang-orang itu sudah sangat keterlaluan. Bahkan sampai ada yang menggeruduk rumah Jokowi.
"Kami sebagai relawan dan masyarakat sangat terusik atas tindakan mereka yang sudah masuk ranah privat, ranah pribadi beliau, sampai menggeruduk rumah beliau beberapa minggu lalu. Kami tidak terima dan melaporkan atas hal itu," jelas dia.
Ia menegaskan, tidak ada instruksi dari Jokowi untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian. Ia menyebut ini murni dari inisiatif para relawan.
Selain di Polrestabes Semarang, AAJ juga melaporkan empat orang itu di Polres Sleman dan Polresta Surakarta.
Anggota Relawan AAJ, Lalang Wardiyanto, melapor ke Polresta Surakarta. Dok: kumparan
Di Polresta Surakarta, Anggota Relawan AAJ, Lalang Wardiyanto, mengatakan pihaknya melaporkan yang sama.
"Kita laporkan di tiga polres karena ini merupakan rangkaian dari yang ada di UGM hingga kejadian di rumah (Jokowi) Sumber. Untuk bukti yang kita serahkan 10 eksemplar print out berita serta satu flashdisk berisi video," ujarnya.
Kasatreskrim Polresta Surakarta, AKP Prastiyo Triwibowo, menyebut pihaknya saat ini baru fokus menerima laporan. Untuk lokasi peristiwa sangat luas.
"Jadi mereka melaporkan beberapa kegiatan yang akhir-akhir ini terjadi di Yogyakarta sampai di Solo yang kemudian menjadi trending topic," kata Prastiyo.
Dia mengatakan akan mempelajari isi laporan serta dokumen. Kemudian akan mengambil bahan keterangan yang sudah beredar, serta meminta keterangan dari para pengadu.
"Sifatnya masih aduan karena Rangkaian peristiwa sangat luas jadi kita akan memastikan mana kapasitas Nilai hukumnya," ujarnya.
