Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono saat ditemui wartawan di ruangan fraksi PDIP Jabar, Jumat (21/2/2025). Foto: Robby Bouceu/kumparan
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, menyebut lembaganya bakal membatalkan rencana Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menghapus bantuan dana hibah untuk yayasan, pondok pesantren, dan masjid.
"Alhamdulillah, perjuangan saya dan teman-teman DPRD Provinsi Jawa Barat berhasil dengan mengembalikan hibah untuk pesantren dan masjid di APBD 2025 melalui Perubahan," kata Ono, Senin (28/4).
Menurut Ono, rencana Demul menghapus dana hibah tersebut ia peroleh dari salinan dokumen lampiran Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025, pada Lampiran III terdapat daftar penerima hibah berikut perubahan dana hibah yang diterimanya.
"Ratusan yayasan dan pesantren yang sebelumnya tercatat menerima hibah uang, misalnya, dalam peraturan gubernur tersebut batal menerima dana hibah. Peraturan gubernur tersebut bagian dari revisi APBD 2025 yang belum lama dilakukan Dedi Mulyadi," imbuhnya.
Ono menjelaskan salah satu contohnya: Dana hibah uang untuk Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual, awalnya terdapat 371 penerima hibah yang seluruhnya pesantren. Oleh Demul dihapus sehingga menjadi hanya 1 penerima hibah.
"Total anggaran yang sebelumnya Rp 153,58 miliar, yang tetap diserahkan dalam bentuk dana hibah hanya Rp 9,25 miliar. Itu pun hanya untuk dua penerima hibah, yakni LPTQ Jabar untuk dukungan MTQ/STQ/MQK sebesar Rp 9 miliar dan Yayasan Mathlaul Anwar Ciaruteun Udik di Kabupaten Bogor sebesar Rp 250 juta," kata Ono.
Ono Harap Demul Memverifikasi
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi usai Koordinasi Gawe Rancage di Pusdai, Bandung, Senin (28/4/2025). Foto: Robby Bouceu/kumparan
Ono berharap Demul melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap lembaga dan yayasan penerima hibah. DPRD Jabar pun akan menggelar rapat dengan Demul.
"Saya berharap Gubernur membuat sistem membuat mekanisme untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap 371 lembaga dan yayasan yang sudah masuk nama-namanya. Yang tidak jelas atau bodong dicoret, yang terlalu besar misalnya mendapat Rp 1 miliar atau Rp 1,5 miliar harus dikurangi," kata Ono.
