Apr 29th 2025, 11:02, by Ema Fitriyani, kumparanBISNIS
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam Rapat Koordinasi Perumahan Perdesaan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat pada Selasa (29/4/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap angka backlog atau kondisi di mana jumlah rumah yang terbangun kurang dari jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat mencapai 15 juta. Angka ini naik dari hasil survei sebelumnya di angka 9,9 juta.
"Jumlah rumah data backlog terbaru, antrean untuk rumah baru lebih kurang 15 juta. Ini bertambah, kabar baik bagi teman-teman developer karena pasarnya makin luas. Sebelumnya kita dengar 9,9 juta tapi saya sudah konfirmasi dari BPS itu naik jadi 15 juta," kata Fahri dalam Rapat Koordinasi Perumahan Perdesaan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat pada Selasa (29/4).
Sebelumnya dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tahun 2023, angka backlog tercatat ada di angka 9,9 juta berdasarkan kepemilikan. Sementara berdasarkan kelayakan huni, angka backlog dari Susenas 2023 ada di angka 26,9 juta.
Dengan begitu, khususnya untuk perumahan dalam kota Fahri bilang Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian PKP untuk menggunakan tanah-tanah dalam kota untuk menjadi hunian vertikal seperti rusun.
"Pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota, kita bangun, kita minta para pengembang untuk membangun, kita hitung harga tanahnya. Harga tanahnya menjadi elemen subsidi bagi negara, setelah tanahnya bersih, izinnya bersih, hitung berapa biayanya, nanti di biaya itu ditambah dengan keuntungannya. Kita bisa putuskan kira-kira harganya berapa," ujar Fahri.
Untuk saat ini, potensi lahan rumah dari aset Badan Bank Tanah di seluruh Indonesia mencapai 36.116 hektare (ha) dengan 485 ha di antaranya adalah potensi lahan di desa. Sementara potensi lahan dari tanah terindikasi terlantar mencapai 79.925 ha dengan 683 ha di antaranya berada di desa. Selain itu terdapat potensi dari tanah kas desa yang memiliki luas 17.496.424 ha.
Gedung Rusun Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (15/3/2025). Foto: Rayyan Farhansyah/kumparan
Selain di kota dan di desa, Fahri juga menyebut regulasi mengenai perumahan pesisir juga hal penting. Saat ini urusan tersebut sudah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kawasan Kementerian PKP.
"Dalam undang-undang tidak ada konsep rumah pesisir. Maka Pak Prabowo memberi contoh waktu di Muara Angke, beliau membangun rumah pesisir. Rumah pesisir itu bawahnya, itu harus mengantisipasi rob, sehingga di bawahnya itu nggak boleh ada bangunan," ujarnya.
"Bawahnya dipakai kerja, dipakai untuk memperbaiki mesin kapal, dipakai untuk menganyam alat tangkap, dan sebagainya itu dilatih bawah. Kalau ada air datang, ombak atau gelombang datang, enggak kena atasnya. Konsep ini belum ada, belum kita regulasikan," lanjutnya.
Ia juga menerangkan tantangan yang Ia hadapi saat ini. Menurutnya tantangan di perkotaan adalah rumah susun karena keterbatasan tanah sementara tantangan di perdesaan adalah renovasi karena rumahnya ada namun kurang layak.
