Saksi dan ahli yang dihadirkan pasangan AMIN di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/4). Foto: Hedi/kumparan
Ekonom senior Faisal Basri menjadi ahli dalam sidang lanjutan gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi pada Senin (1/4). Agenda sidang ini adalah mendengar keterangan ahli dan saksi dari pemohon 1, Anies-Muhaimin.
Faisal Basri dalam paparannya menyoroti masalah pemberian bansos yang tidak wajar hingga politik gentong babi. Menurutnya, paslon 02 Prabowo-Gibran meraih suara terbanyak di Pilpres 2024 karena politik gentong babi.
"Pork Barrel (gentong babi) itu sebetulnya metafor dari menggelontorkan uang, celengan juga kan simbolnya biasanya babi gitu," kata Faisal Basri.
"Lebih parah di Indonesia tidak hanya menggelontorkan uang tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah, ini yang saya tunjukkan misalnya Airlangga Hartarto, yang mengatakan 'ini sumbangan Pak Jokowi oleh karena itu, harus berterima kasih pada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi," tambah dia.
Jokowi bagi-bagi bansos di Kepulauan Aru, Maluku, 15 September 2022. Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
Masalah bansos dan gentong babi ini kemudian juga disorot oleh tim hukum Prabowo-Gibran. Kuasa hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, mengatakan pemberian bansos sudah sesuai dengan aturan dan Undang-Undang.
Oleh karenanya, ia menilai tidak ada aturan yang dilanggar jika pemerintah memberikan bansos.
"Bansos ini dibuat berdasarkan keputusan pemerintah, DPR, ada UU-nya, sudah dibicarakan oleh pemerintah, DPR, dan di sana ada fraksi semua parpol, ada PDIP, PKS, Demokrat dan susah diputuskan bansos," kata Otto.
"Pemeritah wajib melaksanakan UU, lantas dari penjelasan ahli apa yang salah kalau pemerintah melaksanakan bansos? Apa salah kalau menyalurkan bansos?" tambah Otto.
Sedangkan tim hukum Prabowo-Gibran lainnya, mempertanyakan kaitan politik gentong babi dengan keunggulan paslon 02. Mereka menyinggung Pemilu 2004 ketika SBY bisa mengalahkan Megawati yang merupakan petahana dan Jokowi yang mengalahkan Prabowo di Pemilu 2014.
Ekonom Faisal Basri dalam program Diptalk kumparan. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
Jawaban Faisal Basri
Faisal Basri mengatakan, bansos adalah kewajiban negara dalam rangka mengentaskan orang miskin agar tidak miskin dan orang belum makin agar tidak ke jurang kemiskinan.
"Tapi varian bansos semakin banyak, Memang bansos disetujui DPR, tapi ditambah di tengah jalan tidak disetujui DPR," ucap Faisal.
Faisal mengatakan, imbas dari pemberian bansos yang masif ini, penerima bansos tumpang tindih. Ia mengkritik manuver Presiden Jokowi di Pemilu 2024 yang sudah di luar batas.
"Sekarang Pak Jokowi happy, apa yang diinginkan Jokowi harus terwujud, itu masif, matter of time, penerima bansos tumpang tindih di Sunter tiap hari ada bansos untuk orang yang sama yang miskin," kata Faisal.
"Kalau kasih makan bebek, cuma ada di Indonesia dilaksanakan Presiden, betapa tidak beradabnya manusia di mata Jokowi, sudah biasa, pernah berkantor di provinsi besar, bagi-bagi," tambah dia.
Suasana saat kuasa hukum KPU Hifdzil Alim menyampaikan jawaban atas gugatan terhadap kliennya pada sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO
Sementara mengenai politik gentong babi, Faisal Basri mengatakan menjadi relevan karena ruang lingkupnya sudah nasional. Jokowi sebagai pemimpin tertinggi mempunyai kewenangan besar sehingga mampu mengerahkan aparat untuk menyukseskan paslon tertentu.
"Jadi gentong babi mengacu pada praktik yang dilakukan politisi yang menduduki jabatan tinggi di pemerintahan pusat yang mampu gelontorkan uang lebih besar agar menarik pemilih sehingga terpilih lagi," kata Faisal.
"Saya rasa jelas, (bansos) tidak perlu dipermasalahkan, pemerintah perlu membantu bansos kalau ada bencana alam, gempa, longsor, el-nino, semua ada indikatornya. SBY (2004) bukan incumbent, setelah itu dia tidak persiapkan dibatasi anaknya," tutur Faisal.
