Populer: Mensos Kelola Rp 75 T Perlinsos; KTP Digital Terbit Mei 2024

Menteri Keuangan, Sri Mulyani membeberkan alasan tingginya anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) hanya Rp 75,6 triliun. Kabar ini menjadi berita populer di kumparanBISNIS pada hari Senin (25/3).

Kabar lainnya yang ramai dibaca publik yaitu pemerintah akan meluncurkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital pada Mei 2024. Berikut rangkumannya:

Mensos Risma Kelola Rp 75 Triliun Perlinsos

Sri Mulyani menjelaskan, ratusan triliun anggaran perlinsos terbagi dalam berbagai kategori mulai dari bantuan pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial. Artinya, tak hanya Kementerian Sosial yang dipimpin oleh Tri Rismaharini yang mendapatkan aliran anggaran perlinsos.

"Saya ingin menyampaikan realisasi anggaran perlindungan sosial dan ini yang sering muncul terutama di media-media sosial. Kayaknya menjadi pembahasan banget," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya, Senin (25/3).

"Kemarin saya dengar bahwa Kementerian Sosial di DPR menyampaikan bahwa untuk Kementerian Sosial hanya bertanggung jawab Rp 75,6 triliun. Itu memang untuk program kartu sembako, PKH, dan asistensi rehabilitasi sosial terutama untuk lansia dan lain-lain," jelasnya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga ikut mengelola anggaran perlinsos sebesar Rp 30 triliun. Dalam hal ini, kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim menggunakan anggaran tersebut untuk membantu siswa hingga mahasiswa yang tidak mampu melalui PIP dan KIP.

Kemudian Kementerian Kesehatan mengelola perlinsos sebesar Rp 49 triliun itu untuk masyarakat miskin yang tidak mampu dalam membayar BPJS Kesehatan.

"Jadi dari Rp 496 triliun itu Rp 49 triliun sendiri untuk pembayaran PBI JKN sebesar Rp 49 triliun. Kemudian yang langsung ke masyarakat desa itu bantuan langsung tunai desa ada Rp 10,7 triliun," jelas Sri Mulyani.

Sisa anggaran perlinsos sebesar Rp 330 triliun dialokasikan untuk subsidi energi yakni subsidi BBM, LPG, dan Listrik yang dibayarkan langsung ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

KTP Digital Terbit Mei 2024

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Azwar Anas mengatakan pemerintah akan meluncurkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital pada Mei 2024.

Sehingga, masyarakat nantinya tak perlu lagi datang ke kelurahan untuk mendapat/mengganti KTP maupun fotokopi untuk keperluan tertentu.

Azwar mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan satu portal canggih yang bisa mengakses berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari Sertifikat Standar Usaha (SSU), sertifikat elektronik, hingga IKD tersebut.

"Kalau ini selesai insyaallah Mei atau Juni untuk memperoleh IKD masyarakat tak perlu lagi ke kelurahan ke desa, cukup pakai biometrik nanti akan mendapatkan IKD," ujar Azwar di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/3).

Dia menyebut portal nasional untuk IKD tersebut berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Azwar menjelaskan, adanya satu portal canggih itu sesuai dengan imbauan presiden agar tak ada aplikasi baru yang dibentuk kementerian/lembaga.