Donald Trump berencana menonaktifkan biro perempuan yang sudah didirikan sejak 1920. Foto: AFP/Mandel Ngan
Ladies, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump kembali membuat kebijakan yang menghebohkan publik. Lewat Kementerian Tenaga Kerja, orang nomor satu di Amerika Serikat itu berencana menonaktifkan biro perempuan (Women's Bureau).
Lembaga yang berdiri sejak 1920 ini memiliki tugas utama untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mewakili kebutuhan pekerja perempuan di AS. Tak hanya itu, biro ini juga aktif melakukan penelitian dan analisis kebijakan untuk meningkatkan kesetaraan gender di tempat kerja dan membuka peluang ekonomi kepada perempuan.
Perannya meliputi pemberian hibah dan pengelolaan program hibah perempuan dalam magang maupun pekerjaan yang didominasi laki-laki. Mereka juga punya kewenangan untuk menyelidiki dan melapor masalah yang erat kaitannya dengan kesejahteraan kaum perempuan di industri kerja.
Namun, sayangnya pada usianya yang 105 tahun di 2025 , biro ini tak lagi dapat anggaran dan seluruh stafnya bakal diberhentikan pada 2026. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan adanya kemauan pemerintah untuk membubarkan lembaga kerja perempuan ini.
Biro Perempuan Amerika Serikat tahun 1920. Foto: Library of Congress
Padahal, selama kampanye pemilihan presiden, Trump berkomitmen menjadi garda pelindung perempuan dan mengatakan mereka akan bahagia, sehat, percaya diri, dan bebas di bawah kepemimpinannya.
Gayle Goldin, mantan Wakil Direktur Biro Perempuan di bawah pemerintahan Joe Biden mengatakan pada Mother Jones, kebijakan ini terasa seperti menyingkirkan perempuan dari industri kerja.
"Kita benar-benar masih membutuhkan Biro Perempuan, karena kita perlu mampu mengidentifikasi apa saja masalahnya, melihat hambatan bagi perempuan di tempat kerja, dan memastikan bahwa perempuan memiliki kapasitas penuh untuk memasuki tempat kerja dalam pekerjaan apa pun yang mereka inginkan," ungkap Gayle yang dikutip dari Independent, Rabu (25/6).
Sembilan staf Kementerian Tenaga kerja, baik yang masih bekerja maupun yang sudah pensiun, merasa bahwa kebijakan penutupan biro ini dirasa sejalan dengan keinginan pemerintah agar perempuan berhenti bekerja dan tinggal di rumah untuk mengurus anak-anak.
