Apr 4th 2024, 23:02, by Ochi Amanaturrosyidah, kumparanNEWS
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis menyampaikan pembukaan pokok-pokok permohonan pada sidang perdana perselisihan hasil Pemilu (PHPU) atau Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
Franz Magnis-Suseono atau Romo Magnis dihadirkan sebagai ahli oleh Pemohon 2, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyinggung soal kehadiran Romo Magnis yang sempat dipertanyakan oleh kubu Prabowo-Gibran.
"Apakah kita tidak percaya pada Roma Magnis? Seorang Romo, seorang profesor, seorang pemerhati sosial yang bicara mengenai etika politik," kata Todung di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (4/4).
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan tanggapan atas gugatan dari pasangan capres nomor urut 01 dan 03 saat sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO
Ia mengungkapkan, salah satu etika politik yang dilanggar oleh kubu Prabowo-Gibran adalah soal bansos yang digelontorkan melalui Presiden Jokowi. Bansos tersebut merupakan program pemerintah yang bersumber dari uang APBN.
"Uang rakyat untuk kepentingan keluarga dan kepentingan Paslon yang dia didukung," kata dia.
"Saya kira sulit untuk mempertanyakan integritas Romo Magnis, dia tidak punya cacat. Dia bukan, kalau dikatakan dia bukan politisi, dia bukan surveyor, dia orang yang tidak mempunyai kepentingan. Dia adalah sufi orang yang sangat mencintai Indonesia umurnya juga sudah 80 tahun lebih tidak mungkin dia tidak mencintai Indonesia dan apa yang dia katakan adalah semua merupakan manifestasi dari cintanya terhadap Indonesia," tambahnya.
Profesor Filsafat STF Driyarkara Franz Magnis-Suseno berjalan keluar usai menjadi saksi ahli saat sidang lanjutan sengketa hasil pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (2/4/2024). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO
Todung mempertanyakan, sikap para pihak terhadap ratusan guru besar. Ratusan kampus di Indonesia yang mengkritisi penyaluran Bansos yang meninabobokan pemilih yang membius pemilih.
"Apakah kita menutup mata kita terhadap ratusan seniman yang menyatakan keprihatinannya tentang tidak adanya fair election, tentang begitu banyaknya abuse of power, tentang begitu banyaknya nepotisme intimidasi kriminalisasi dan politisasi Bansos saya kira kita tidak bisa menutup mata untuk itu," imbuhnya.
