Apr 9th 2024, 15:23, by Andreas Gerry Tuwo, kumparanNEWS
Polisi berlari ke arah pengunjuk rasa untuk membubarkan demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, Rabu (3/3). Foto: STR/AFP
Menlu Thailand Parnpree Bahiddha-nukara pada Selasa (9/4) menyatakan, negaranya netral dalam konflik di Myanmar. Dia memastikan siap menampung 100 ribu pengungsi Myanmar.
Pernyataan Parnpree disampaikan jelang rapat kabinet Thailand. Pada kesempatan itu, ia mendesak kelompok bertikai di Myanmar segera menggelar negosiasi perdamaian.
Saat ini konflik Myanmar makin meruncing. Kelompok antijunta militer telah merebut beberapa pos dan kota yang tadinya dikuasai pemerintah, termasuk kota kunci yang berada di perbatasan Thailand.
Pengungsi yang melarikan diri dari bentrokan antara tentara Myanmar dan pemberontak etnis minoritas di tempat penampungan sementara di distrik Mae Sot, provinsi Tak, Thailand. Foto: Athit Perawongmetha/REUTERS
Kondisi itu menjadi perhatian tajam pemerintah Thailand. Sebab, Thailand-Myanmar berbagi perbatasan darat sepanjang 2000 kilometer.
"Situasi di Myanmar penting bagi Thailand," ucap Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin seperti dikutip dari Reuters.
Dia menambahkan, Pemerintah Thailand bersedia untuk mendorong kerja sama di antara pihak bertikai agar Myanmar dapat damai dan stabil.
Sebelumnya Srettha mengakui bahwa junta Myanmar banyak kehilangan kekuatan. Oleh sebab itu, dia meminta agar seluruh pihak bertikai memulai perundingan.
Srettha Thavisin dari Partai Pheu Thai, usai terpilih menjadi perdana menteri kerajaan yang ke-30, tiba di markas besar partai setelah pemungutan suara perdana menteri di parlemen di Bangkok, Thailand, Selasa (22/8/2023). Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP
Sejak Srettha berkuasa di Thailand pada Agustus 2023 lalu, dirinya melakukan komunikasi dengan pemerintahan terkait di Myanmar. Salah satu tindakannya adalah mengirim bantuan kemanusiaan.
Tindakan Srettha bertolak belakang dengan langkah pemerintah negara-negara ASEAN saat kudeta pertama pecah. Mereka tidak mengundang perwakilan Myanmar di berbagai pertemuan termasuk KTT.
Myanmar jatuh ke krisis sejak kudeta pada 2021 lalu. Krisis politik yang telah berubah menjadi krisis keamanan menyebabkan 44 ribu warga sipil kehilangan nyawa.
