Fakta-fakta soal Bansos yang Diungkapkan Sri Mulyani-Airlangga saat Sidang di MK - my blog

Apr 6th 2024, 07:36, by Moh Fajri, kumparanBISNIS

Empat menteri dihadirkan untuk dimintai keterangannya di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024, di Jakarta Jumat (5/4)

Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto,Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Dalam sidang tersebut, empat menteri ditanyai seputar bantuan sosial (bansos) yang mengalir di tahun politik, 2024. Berikut kumparan merangkum fakta-faktanya:

Banjir Bansos Januari-Februari Dianggap Normal

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pembagian bantuan sosial (bansos) pada bulan Januari-Februari 2024 merupakan hal yang normal. Hal itu dia katakan menjawab pertanyaan Hakim MK bagaimana bansos disalurkan dengan jor-joran pada momen kampanye Pilpres 2024.

Risma menyebut pada tahun 2023 pihaknya mengalami kesulitan dalam mensinkronkan data-data penerima bansos. Tapi di awal tahun 2024, bertepatan dengan 'banjir' bansos, data ini sudah mutakhir dan pembagian bansos berlangsung normal.

"Normal, alhamdulillah. Malah tahun 2021 saat COVID itu saya persis masuk 2 Januari kita keluarkan (banyak bansos) karena saat itu COVID," ujar Risma.

Butuh Bansos karena Dampak El Nino

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan mengapa pemerintah mengalokasikan bansos periode Desember 2023-Februari 2024.

Salah satunya adalah karena terjadinya penurunan produksi beras yang dibarengi dengan naiknya harga beras dunia karena dampak El Nino.

"Bulan Desember 2023, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El Nino, di mana beberapa tempat produksi pangan, terutama beras mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal," kata Airlangga.

Anggaran Perlinsos Naik Bukan Gegara Bansos

Airlangga juga mengungkapkan kenaikan anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) di tahun 2024 bukan disebabkan program bantuan sosial (bansos), melainkan subsidi energi.

Dia bilang, besaran Perlinsos selalu mengalami fluktuasi sejalan dengan perkembangan perekonomian. Sejak tahun 2020, besaran Perlinsos berada di atas angka Rp 440 triliun.

"Anggaran Perlinsos tahun 2023 dengan Pagu Rp 476 triliun itu telah terealisasi sebesar Rp 443,4 triliun, sedangkan anggaran tahun 2024 ditetapkan dengan pagu sebesar Rp 496,8 triliun sebagaimana ditetapkan UU No 16 Tahun 2023 tentang APBN tahun 2024," ungkapnya.

Bukan disebabkan bansos, Airlangga menyebutkan kenaikan anggaran Perlinsos pada tahun 2024 utamanya disumbang oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar Rupiah.

Komponen yang Genjot Biaya Perlinsos

Airlangga merinci masing-masing komponen yang mempengaruhi kenaikan anggaran Perlinsos di 2024. Kenaikan subsidi energi, kata dia, karena realisasi rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) di tahun 2024 naik menjadi USD 82 per barel, dari realisasi ICP tahun 2023 USD 78,43 per barel.

Selain itu, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga mengalami kenaikan, dari rata-rata Rp 15.230 pada tahun 2023, menjadi rata-rata Rp 15.664 di tahun 2024.

Untuk volume penyaluran, jika dibandingkan dengan tahun 2023, terjadi kenaikan volume penyaluran subsidi BBM di tahun 2024 yakni dari 16,5 juta kiloliter (KL) menjadi 19,5 juta (KL).

Dengan demikian, dia menegaskan anggaran Perlinsos yang terbesar berupa subsidi BBM, listrik, LPG, pupuk PSO, kredit program dengan share 58,3 persen pada tahun 2023 dan 55,9 persen tahun 2024 yang mengalami kenaikan.

Sumber Dana Bansos yang Disebar Jokowi saat Kunjungan

Menkeu Sri Mulyani membeberkan soal asal dana kunjungan dan bansos yang selama ini dibagikan Presiden Jokowi. Sri Mulyani menyebut bansos yang dibagikan Jokowi berasal dari dana yang terpisah dari bansos yang diberikan para menteri. Bansos menteri berasal dari dana Perlinsos, sementara bansos presiden berasal dari dana bantuan kemasyarakatan yang asalnya adalah dana operasional presiden.

"Anggaran untuk kunjungan presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari presiden berasal dari dana operasional presiden yang berasal dari APBN," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebutkan untuk besaran anggaran dana operasional presiden ini memang selalu bertambah. Tapi serapan anggaran pun selalu meningkat.

Tahun 2019 dana operasi presiden ini adalah Rp 110 miliar anggaran dengan realisasi Rp 57 miliar atau 52 persen. Tahun 2023 alokasi anggaran Rp 156,5 miliar dan realisasinya 127,8 M atau 82 persen.

"Tahun 2024 alokasi anggaran untuk dana operasi presiden dan bantuan Rp 138,3 miliar sampai dengan bulan ini Maret-April adalah Rp 18,7 miliar atau baru 14 persen," ujar Sri Mulyani.

Alasan Jokowi Sering ke Jateng

Menko PMK Muhadjir Effendy menjawab pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi soal perjalanan Presiden Jokowi ke Jawa Tengah. Bahasan ini juga menjadi sorotan dari pihak Tim Hukum 03 yang mencatat kunjungan Presiden Jokowi ke Jawa Tengah sebanyak 24 kali di masa Pilpres 2024.

Terkait hal tersebut, Muhadjir menduga karena daerah tersebut diberikan lebih banyak proyek strategis nasional. Dia menceritakan, bahwa bila Presiden Jokowi berkunjung ke sebuah daerah bisa lebih dari 5 titik. Mengecek banyak hal, mulai dari keadaan bansos dan hal-hal lain.

Hal itu dilakukan Jokowi, kata Muhadjir, untuk memastikan program yang dicanangkan tersalurkan dengan baik.

"Sekali lagi saya sampaikan, terlalu mushkil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos kemudian itu berpengaruh secara nasional saya kira, that doesn't make sense," imbuh Muhadjir.

Pernyataan itu kemudian ditegur Ketua MK Suhartoyo. Sebab, Muhadjir dinilai berpendapat.

Bantuan Pangan Masuk APBN, Bukan Perlinsos

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan batuan pangan yang digelontorkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersumber dari anggaran APBN, namun tidak masuk dalam kategori perlindungan sosial (Perlinsos).

"Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bapanas bukan merupakan bagian dari Perlinsos, tapi untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan. Di dalam APBN ini masuk fungsi ekonomi, bukan fungsi perlinsos," kata Sri Mulyani.

Dia paparkan, pada tahun 2023 Bapanas dengan Bulog telah menyalurkan bantuan kepada 21,53 juta keluarga penerima manfaat (KPM) berupa 10 kg beras di September-November 2023.

Sri Mulyani menegaskan tidak ada pola perubahan signifikan pada realisasi anggaran perlinsos sejak 2019 sampai 2024 pada periode Januari-Februari. Adapun perbedaannya hanya pada realisasi perlinsos dari Kementerian Sosial di tahun 2023 yang memang saat itu sedang penataan kembali data-data Kemensos dengan perbankan.

"Perlinsos telah dianggarkan di dalam APBN 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR dan pola realisasi tidak terdapat perbedaan dibandingkan periode enam tahun sebelumnya," pungkasnya.

Automatic Adjustment Tak untuk Biayai Bansos

Pada kesempatan yang sama Sri Mulyani juga membantah kebijakan pemblokiran anggaran atau Automatic Adjustment (AA) tidak untuk membiayai dana bantuan sosial (bansos).

"Saya kelompokkan beberapa topik yang disampaikan yang mulia hakim. Pertama mengenai Automatic Adjustment, muncul persepsi Automatic Adjustment dilakukan untuk membiayai bansos. Saya tegaskan tidak," kata Sri Mulyani, Jumat (5/4).

Dalam sidang tersebut Sri Mulyani juga mendapat pertanyaan kenapa kebijakan AA dilakukan di awal tahun. Bendahara Negara menjelaskan memang AA selalu dilakukan di awal tahun, bahkan surat Menkeunya sudah ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan.

Sri Mulyani juga menegaskan pos anggaran untuk bansos berbeda dengan apa yang dibiayai dengan kebijakan AA. Bansos dan perlinsos sudah dianggarkan di APBN, baik di bagian anggaran kementerian masing-masing, dari Kemendikbud, Kemenag, Kemensos, Kemenkes, dan lain sebagainya. Maupun juga di badan atau bagian anggaran Bendahara Umum Negara seperti untuk penyaluran subsidi. Atau melalui transfer dana keuangan ke daerah seperti BLT Desa.

"Jadi bansos itu posnya beda sama sekali, dan tidak dibiayai oleh Automatic Adjustment," tegasnya